Ilustrasi
Pada 20 Oktober 1999, PK menerima tawaran kursi kementerian Kehutanan dan Perkebunan (Hutbun) dalam kabinet pemerintahan KH Abdurrahman Wahid. Nurmahmudi Isma'il pun ditunjuk untuk mengisi posisi tersebut.
Nurmahmudi kemudian mengundurkan diri sebagai presiden partai dan digantikan oleh Hidayat Nur Wahid yang terpilih pada 21 Mei 2000. Pada 3 Agustus 2000, delapan partai Islam yakni PPP, PBB, PK, Masyumi, PKU, PNU, PUI, PSII 1905 menggelar acara sarasehan dan silaturahmi partai-partai Islam di Masjid Al-Azhar dan meminta Piagam Jakarta masuk dalam Amandemen UUD 1945.
Pada Pemilu 1999, PK hanya berhasil mengumpulkan 1,4 juta suara pemilih. Meski perolehan ini mengantarkan PK memperoleh 7 kursi di DPR, PK tetap harus bersalin baju karena total suaranya tak mencapai batas electoral treshold (ET) 2 persen.
Akibat UU Pemilu Nomor 3 Tahun 1999 tentang syarat berlakunya batas minimum keikut sertaan parpol pada pemilu selanjutnya (electoral threshold) dua persen, maka PK harus merubah namanya untuk dapat ikut kembali di Pemilu berikutnya.
Pada 2 Juli 2003, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyelesaikan seluruh proses verifikasi Departemen Kehakiman dan HAM (Depkehham) di tingkat Dewan Pimpinan Wilayah (setingkat Propinsi) dan Dewan Pimpinan Daerah (setingkat Kabupaten/Kota).
Sehari kemudian, PK bergabung dengan PKS dan dengan penggabungan ini, seluruh hak milik PK menjadi milik PKS, termasuk anggota dewan dan para kadernya. Dengan penggabungan ini maka PK (Partai Keadilan) resmi berubah nama menjadi PKS (Partai Keadilan Sejahtera).
Setelah Pemilu 2004, Hidayat Nur Wahid (Presiden PKS yang sedang menjabat) kemudian terpilih sebagai ketua MPR masa bakti 2004-2009 dan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Presiden PKS.
Pada Sidang Majelis Syuro I PKS pada 26 - 29 Mei 2005 di Jakarta, Tifatul Sembiring terpilih menjadi Presiden PK Sejahtera periode 2005-2010. Seperti Nurmahmudi Isma'il dan Hidayat Nur Wahid, disaat Tifatul Sembiring dipercaya oleh Susilo Bambang Yudhoyono sebagai menteri komunikasi dan informatika (Menkominfo).
Maka estafet kepemimpinan pun berpindah ke Luthfi Hasan Ishaq sebagai pjs Presiden PKS. Pada Sidang Majelis Syuro PKS II pada 16 - 20 Juni 2010 di Jakarta, Luthfi Hasan Ishaq terpilih menjadi Presiden PKS periode 2010-2015.
PKS mengusung visi umum sebagai partai dakwah penegak keadilan dan kesejahteraan dalam bingkai persatuan ummat dan bangsa. Sementara, visi khususnya adalah partai berpengaruh baik secara kekuatan politik, partisipasi, maupun opini dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang madani.
Visi ini akan mengarahkan PKS sebagai partai da'wah yang memperjuangkan Islam sebagai solusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Memerjuangkan kekuatan transformatif dari nilai dan ajaran Islam di dalam proses pembangunan kembali umat dan bangsa di berbagai bidang.
Diharapkan lahir kekuatan yang mempelopori dan menggalang kerjasama dengan berbagai kekuatan yang secita-cita dalam menegakkan nilai dan sistem Islam yang rahmatan lil alamin. Serta akselerator bagi perwujudan masyarakat madani di Indonesia.
Pada misi, PKS mengusung 7 hal. Pertama, menyebarluaskan da'wah Islam dan mencetak kader-kadernya sebagai anashir taghyir. Kedua, mengembangkan institusi-institusi kemasyarakatan yang Islami di berbagai bidang sebagai markaz taghyir dan pusat solusi.
Ketiga, membangun opini umum yang Islami dan iklim yang mendukung bagi penerapan ajaran Islam yang solutif dan membawa rahmat. Misi keempat, membangun kesadaran politik masyarakat, melakukan pembelaan, pelayanan dan pemberdayaan hak-hak kewarganegaraannya.
Yang kelima, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar terhadap kekuasaan secara konsisten dan kontinyu dalam bingkai hukum dan etika Islam. Berikutnya, PKS secara aktif melakukan komunikasi, silaturahim, kerjasama dan ishlah dengan berbagai unsur atau kalangan umat Islam untuk terwujudnya ukhuwah Islamiyah dan wihdatul-ummah, dan dengan berbagai komponen bangsa lainnya untuk memperkokoh kebersamaan dalam merealisir agenda reformasi.
Serta yang terakhir, ikut memberikan kontribusi positif dalam menegakkan keadilan dan menolak kedhaliman khususnya terhadap negeri-negeri muslim yang tertindas.
Susunan Pengurus Tingkat Pusat PKS :
Ketua Majelis Syura : KH Hilmi Aminuddin
Dewan Syari'ah Pusat: Ketua : K.H. Dr. Surahman Hidayat
Sekretaris : KH. Bakrun Syafei, Lc.
Ketua Tanfiziyah : KH. Bukhori Yusuf, Ma.
Majelis Pertimbangan Pusat
Ketua : Untung Wahono
Sekretaris : Mardani Ali Sera Arifinto
Dewan Pengurus Pusat
Presiden : Luthfi Hasan Ishaaq
Sekretaris Jenderal : Muhammad Anis Matta
1. Wakil Bidang Kordinasi Lembaga Tinggi : Ade Barkah
2. Wakil Bidang Administrasi : Budi Hermawan
3. Wakil Bidang Organisasi : Ahmad Chudori
4. Wakil Bidang Komunikasi Politik : Fahri Hamzah
5. Wakil Bidang Media : Mahfudz Sidik
6. Wakil Bidang Arsip Dan Sejarah : Sitaresmi Soekanto
7. Wakil Bidang Data Dan Informasi : Riko Desendra
8. Wakil Bidang Perencanaa : Gunawan
9. Wakil Bidang Protokoler : Budi Dharmawan
Bendahara Umum : Mahfudz Abdurrahman
Ketua-Ketua Dewan Pengurus Pusat:
1. Bidang Wilayah Dakwah Sumatra
Ketua : Chairul Anwar
Wakil Ketua : Muhammad Idris Luthfi
2. Bidang Wilayah Dakwah Dki Jakarta, Jawa Barat, Banten
Ketua : Ma'mur Hasanuddin
3. Bidang Wilayah Dakwah Jawa Tengah, Di Yogyakarta, Jawa Timur
Ketua : Zuber Safawi
Wakil Ketua : Rofi' Munawar
4. Bidang Wilayah Dakwah Bali Dan Nusa Tenggara
Ketua : Oktan Hidayat
5. Bidang Wilayah Dakwah Kalimantan
Ketua : Hadi Mulyadi
Wakil Ketua : Riswandi
6. Bidang Wilayah Dakwah Sulawesi
Ketua : Najamuddin
7. Bidang Wilayah Dakwah Indonesia Timur
Ketua : M.K. Renwarin
Wakil Ketua : Aidil Heryana
8. Bidang Bidang Kaderisasi
Ketua : Musyafa Ahmad Rahim
9. Bidang Bidang Pembangunan Keummatan
Ketua : Ahmad Zainuddin
10. Bidang Bidang Kepanduan Dan Olah Raga
Ketua : Asep Saefullah
11. Bidang Generasi Muda Dan Profesi
Ketua : Taufik Ridho
12. Bidang Politik, Pemerintahan, Hukum Dan Keamanan
Ketua : Mustafa Kamal
Wakil Ketua Agus Purnomo
13. Bidang Kelembagaan Pendidikan&Sosial
Ketua : Deni Tresnahadi
14. Bidang Pengembangan Ekonomi Dan Kewirausahaan
Ketua : Jazuli Juwaini
15. Bidang Kewanitaan
Ketua : Anis Byarwati
Sekretaris : Sarah Handayani
Ketua-Ketua Badan:
1. Badan Penegak Disiplin Organisasi
Ketua : Aus Hidayat
2. Badan Pengembangan Kepemimpinan
Ketua : Dwi Triyono
3. Badan Pemenangan Pilkada
Ketua : Muhammad Syahfan Badri
4. Badan Hubungan Luar Negeri
Ketua : Budiyanto
Tidak ada komentar:
Posting Komentar